Transformasi Digital Ekonomi
Akselerasi transformasi digital menjadi tidak benar satu prioritas didalam agenda Presidensi KTT G20. Ekonomi digital sebagai anggota dari pilar transformasi digital udah menjadi penggerak baru pemulihan ekonomi global.
Dalam Presidensi G20 Indonesia 2022, Kelompok Kerja Ekonomi Digital (Digital Economy Digital Working Group/DEWG) G20 yang diampu Kementerian Kominfo mengupas tiga isu utama, yakni konektivitas hackworthrealty.com dan pemulihan pascapandemi Covid-19, kebolehan digital dan literasi digital, serta arus data lintas batas negara.
“Transformasi digital itu tersedia empat pilar. Pertama pilar infrastruktur, lantas pilar vertikal tersedia masyarakat digital, pemerintahan digital, dan ekonomi digital. Setelah Palapa Ring diresmikan presiden, dilanjutkan program satelit yang sekarang kembali dipesan. Itu akan membuat sembuh ratusan ribu titik-titik sarana pemerintahan,” kata Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel A. Pangerapan didalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 mengenai Akselerasi Tranformasi Digital Melalui G20 di Media Center KTT G20, Nusa Dua, Bali, Senin (15/11/2022).
Terkait itu, Dirjen Aptika menerangkan, obyek dari transformasi digital adalah menciptakan pemulihan ekonomi global yang lebih inklusif terutama melalui integrasi digital usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, memperluas inklusi keuangan, mempercepat literasi dan keterampilan digital, serta reformasi tata kelola.
3 Isu Prioritas Transformasi Digital Ekonomi
a. Connectivity plus Post-Covid Recovery (Konektivitas dan Pemulihan Pascapandemi)
Pembahasan isu konektivitas dan pemulihan pascapandemi akan diarahkan pada pemerataan akses digital dan digitalisasi yang menyeluruh, juga bagi grup rentan. Bentuk deliverables yang di tawarkan Indonesia yakni pemenuhan akses internet secara menyeluruh yang dilakukan berdasarkan komitmen inklusivitas, pemberdayaan, dan berkelanjutan. Indonesia akan mendorong negara-negara G20 mewujudkan fair level of playing field sebagai tujuan bersama.
Di samping itu, berbarengan bersama Italia, Indonesia menginisiasi digital innovation network (inovasi sektor digital) guna membangun dan menfasilitasi kerja serupa antara pemerintah dan pelaku inovasi swasta (startup, venture capital, serta korporasi) didalam skala international serta berbagi pengalaman dan solusi inovatif didalam menghadapi tantangan international di berbagai sektor.
b. Digital Literacy dan Digital Talent (Literasi Digital dan Keterampilan Digital)
Pembahasan isu Literasi Digital dan Keterampilan Digital akan diarahkan pada peningkatan kesiapan masyarakat didalam kegiatan ekonomi digital. Indonesia mendorong pemerataan literasi dan keterampilan digital masyarakat sebagai salah satu prasyarat transformasi digital yang inklusif.
Semua orang dapat mengfungsikan ruang digital secara produktif dan dinamis untuk tingkatkan kuantitas sumber energi manusia yang cakap teknologi serta mendorong perkembangan nilai-nilai ekonomi baru. Indonesia kala ini tengah menyusun dokumen G20 Toolkit for Measuring Digital Skills plus Digital Literacy atau dokumen pengukuran kesiapan kecakapan dan literasi digital, yang dapat dijadikan rujukan bersama oleh negara-negara anggota G20.
Indonesia juga akan memfokuskan pada pembuatan kebijakan untuk tingkatkan partisipasi kaum rentan serta penyusunan antologi kerangka kerja regulasi dan best practices yang menopang peningkatan kecakapan dan literasi digital lanjutan.
c. Cross-Border Data Flow/Data Free Flow with Trust (Arus Data Lintas Batas Negara/Arus Bebas Data secara Terpercaya)
Pembahasan isu Arus Data Lintas Batas Negara akan diarahkan pada perwujudan arus data lintas batas negara yang aman, produktif dan berbasis keyakinan lewat empat prinsip, yakni lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity. Perwujudan tata kelola arus data lintas negara mengalami tantangan tersendiri mengingat tiap tiap negara memiliki pendekatan yang berlainan didalam mengelola data. Oleh karenanya, Indonesia akan memfasilitasi dialog untuk membangun pemahaman bersama guna mewujudkan tata kelola arus data lintas batas negara yang konstruktif, produktif, dan inklusif bersama berpegang pada empat komitmen di atas.