Dampak sistem zonasi terhadap penerimaan siswa baru di sekolah negeri bagi guru dan siswa
Meski sudah beroperasi sejak tahun 2017, Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zona – yang menerima siswa baru di sekolah negeri berdasarkan jarak terdekat antara rumah dan sekolah – masih menuai kontroversi.
Kebijakan baru sistem penerimaan berbasis wilayah telah memicu protes, terutama dari orang tua dan siswa kelas menengah atas yang sebelumnya mendapat manfaat dari sistem penerimaan berdasarkan prestasi. Para orang tua menilai sistem zonasi ini menyulitkan anak untuk bersekolah.
Bahkan, ada pula orang tua yang terpaksa begadang semalaman demi memastikan anaknya diterima di sekolah binaan mereka. Mereka merasa lebih nyaman dengan sistem lama yang menggunakan hasil anak di level sebelumnya sebagai variabel seleksi. Kebijakan click here penerimaan siswa berbasis wilayah ini menetapkan minimal 90% kuota sekolah negeri untuk menerima calon siswa berdasarkan jarak rumah ke sekolah dan 10% sisanya untuk kelulusan dan pindahan. Pekan lalu, kebijakan kuota mahasiswa diubah Kemendikbud menjadi minimal 80% untuk mata kuliah daerah, 15% untuk mata kuliah sukses, dan 5% untuk mata kuliah pindahan.
Dalam peraturan no. 17 Tahun 2017, No. 14 Tahun 2018 dan No. 51 Tahun 2018, Kementerian menegaskan sistem zonasi PPDB bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan di sekolah negeri, tanpa memandang kelas ekonomi orang tua siswa. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendy mengatakan, zonasi PPDB juga bertujuan untuk menghilangkan predikat sekolah unggulan.
Kementerian Pendidikan menilai sistem PPDB lama yang menggunakan nilai ujian sebagai dasar seleksi masuk cenderung menerima siswa dengan prestasi akademik relatif tinggi dan umumnya berasal dari keluarga kaya. Akibatnya, siswa berkemampuan rendah, terutama yang berasal dari keluarga miskin, terpaksa bersekolah di sekolah swasta atau bahkan berisiko putus sekolah.
Dengan kata lain, sekolah negeri yang kualitasnya relatif baik dan dibiayai penuh oleh pemerintah sebagian besar dihadiri oleh masyarakat mampu. Sementara itu, sebagian besar siswa dari keluarga berpendapatan rendah bersekolah di sekolah swasta dengan tingkat kualitas yang relatif rendah. Pemerintah ingin mengakhiri ketidakadilan akses ini.
Dampak sistem zonasi
Untuk melihat dampak awal penerapan PPDB zonasi, sejak Agustus 2018, saya mengikuti program RISE (Riset Peningkatan Sistem Pendidikan) di Indonesia untuk melakukan kajian bersama Pemerintah Kota Yogyakarta di 46 sekolah menengah negeri dan swasta (SMP). Hasil awal kami menunjukkan bahwa PPDB berbasis daerah tidak hanya berdampak pada karakteristik siswa yang diterima di sekolah tersebut, tetapi juga pada proses pembelajaran di kelas.
Berdasarkan hasil, siswa baru yang diterima melalui PPDB zonasi sebenarnya tinggal lebih dekat dengan sekolah negeri dibandingkan PPDB. Namun komposisi siswa yang diterima melalui sistem zonasi memiliki nilai yang lebih rendah dan lebih beragam dibandingkan dengan siswa yang diterima melalui sistem pass-through. Situasi ini memaksa guru sekolah negeri harus beradaptasi dengan cepat.